rdfs:comment
| - Japan is a great power and a member of numerous international organizations, including the United Nations (since 1956), the OECD, and the Group of Seven. Although it has renounced its right to declare war, the country maintains Self-Defense Forces that rank as one of the world's strongest militaries. After World War II, Japan experienced record growth in an economic miracle, becoming the second-largest economy in the world by 1990. As of 2021, the country's economy is the third-largest by nominal GDP and the fourth-largest by PPP. For current issues see Foreign relations of Japan. (en)
- Tanggung jawab utama untuk kebijakan luar negeri Jepang, sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi 1947, dilaksanakan oleh kabinet dan tunduk pada pengawasan keseluruhan dari Diet Nasional. perdana menteri diwajibkan untuk membuat laporan berkala tentang hubungan luar negeri kepada Diet, yang majelis tinggi dan rendahnya masing-masing memiliki sebuah komite urusan luar negeri. Setiap komite melaporkan pertimbangannya ke sesi pleno dari kamar tempatnya berada. Panitia khusus dibentuk sesekali untuk mempertimbangkan pertanyaan khusus. Anggota diet memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kebijakan terkait—secara resmi disebut interpelasi—kepada menteri luar negeri dan perdana menteri. Perjanjian dengan negara asing memerlukan ratifikasi oleh Diet. Sebagai kepala negara, kaisar melakukan fungsi (in)
|