| rdfs:comment
| - Die Agrarreform ist eine Reform, welche durch die Agrarpolitik ausgelöst wird und Maßnahmen zur Veränderung der Agrarstruktur betrifft. (de)
- Agrarian reform can refer either, narrowly, to government-initiated or government-backed redistribution of agricultural land (see land reform) or, broadly, to an overall redirection of the agrarian system of the country, which often includes land reform measures. Agrarian reform can include credit measures, training, extension, land consolidations, etc. The World Bank evaluates agrarian reform using five dimensions: (1) stocks and market liberalization, (2) land reform (including the development of land markets), (3) agro-processing and input supply channels, (4) urban finance, (5) market institutions. (en)
- Reformasi agraria adalah suatu istilah yang dapat merujuk kepada dua hal. Secara sempit istilah tersebut merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah (lihat reformasi pertanahan (land reform)); sedangkan secara luas istilah tersebut merujuk pada peralihan sistem agraria suatu negara secara keseluruhan, yang sering kali juga meliputi reformasi pertanahan. Reformasi agraria dapat mencakup kebijakan dalam bidang kredit, pelatihan, penyuluhan, penyatuan tanah, dll. Bank Dunia mengevaluasi reformasi agraria menggunakan lima dimensi: (1) harga dan liberalisasi pasar, (2) reformasi pertanahan (termasuk pengembangan pasar pertanahan), (3) saluran pasokan atas pengolahan hasil dan input pertanian, (4) keuangan pedesaan, (5) institusi pasar. (in)
|
| has abstract
| - Die Agrarreform ist eine Reform, welche durch die Agrarpolitik ausgelöst wird und Maßnahmen zur Veränderung der Agrarstruktur betrifft. (de)
- Agrarian reform can refer either, narrowly, to government-initiated or government-backed redistribution of agricultural land (see land reform) or, broadly, to an overall redirection of the agrarian system of the country, which often includes land reform measures. Agrarian reform can include credit measures, training, extension, land consolidations, etc. The World Bank evaluates agrarian reform using five dimensions: (1) stocks and market liberalization, (2) land reform (including the development of land markets), (3) agro-processing and input supply channels, (4) urban finance, (5) market institutions. The United Nations thesaurus sees agrarian reform as a component of agricultural economics and policy, with a specific impact on rural sociology, and broader than land reform, describing agrarian reform as: Reforms covering all aspects of agrarian institutions, including land reform, production and supporting services structure, public administration in rural areas, rural social welfare and educational institutions, etc. Cousins defines the difference between agrarian reform and land reform as follows: Land reform… is concerned with rights in land, and their character, strength and distribution, while… [agrarian reform] focuses not only on these but also a broader set of issues: the class character of the relations of production and distribution in farming and related enterprises, and how these connect to the wider class structure. It is thus concerned economic and political power and the relations between them… Along similar lines, a 2003 World Bank report states, …A key precondition for land reform to be feasible and effective in improving beneficiaries' livelihoods is that such programs fit into a broader policy aimed at reducing poverty and establishing a favourable environment for the development of productive smallholder agriculture by beneficiaries. Examples of other issues include "tenure security" for "farm workers, labour tenants, … farm dwellers… [and] tenant peasants", which makes these workers and tenants better prospects for receiving private-sector loans;"infrastructure and support services";government support of "forms of rural enterprise" that are "complementary" to agriculture;and increased community participation of government decisions in rural areas. (en)
- Reformasi agraria adalah suatu istilah yang dapat merujuk kepada dua hal. Secara sempit istilah tersebut merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah (lihat reformasi pertanahan (land reform)); sedangkan secara luas istilah tersebut merujuk pada peralihan sistem agraria suatu negara secara keseluruhan, yang sering kali juga meliputi reformasi pertanahan. Reformasi agraria dapat mencakup kebijakan dalam bidang kredit, pelatihan, penyuluhan, penyatuan tanah, dll. Bank Dunia mengevaluasi reformasi agraria menggunakan lima dimensi: (1) harga dan liberalisasi pasar, (2) reformasi pertanahan (termasuk pengembangan pasar pertanahan), (3) saluran pasokan atas pengolahan hasil dan input pertanian, (4) keuangan pedesaan, (5) institusi pasar. Definisi perbedaan antara reformasi agraria dan reformasi pertanahan adalah sebagai berikut: Reformasi pertanahan ... adalah berkaitan dengan hak-hak atas tanah, serta sifat, kekuatan dan distribusinya, sementara ... [reformasi agraria] tidak hanya berfokus pada hal-hal tersebut, tetapi juga satu lingkup permasalahan yang lebih luas lagi: karakter kelas dalam hubungan-hubungan produksi dan distribusi dalam pertanian dan usaha-usaha terkait, serta bagaimana hubungannya dengan struktur kelas secara keseluruhan. Dengan demikian, ia berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan politik serta hubungan antar keduanya... Dalam pengertian yang hampir sama, laporan Bank Dunia 2003 menyatakan: ... Suatu prasyarat utama agar reformasi pertanahan menjadi layak dan efektif dalam meningkatkan mata pencaharian para penerima manfaatnya ialah bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebijakan yang lebih luas, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pertanian rakyat yang produktif oleh para penerima manfaat tersebut. Contoh mengenai permasalah lainnya, antara lain ialah mengenai "kepastian penguasaan lahan" bagi "buruh tani, buruh penyewa, ... penghuni lahan ... [dan] petani penyewa", yang dapat membuat para pekerja dan penyewa ini memiliki prospek yang lebih baik untuk dapat memperoleh kredit dari sektor swasta; "layanan infrastruktur dan pendukungnya"; dukungan pemerintah atas "bentuk-bentuk usaha pedesaan" yang bersifat "pelengkap" untuk pertanian; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penetapan keputusan-keputusan pemerintah di wilayah pedesaan. (in)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)