The Seventh Development Cabinet (Indonesian: Kabinet Pembangunan VII) was the Indonesian Cabinet which served under President Suharto and Vice President B. J. Habibie from 16 March 1998 to 21 May 1998.
Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:label
| - Kabinet Pembangunan VII (in)
- Ontwikkelingskabinet VII (nl)
- Seventh Development Cabinet (en)
|
rdfs:comment
| - The Seventh Development Cabinet (Indonesian: Kabinet Pembangunan VII) was the Indonesian Cabinet which served under President Suharto and Vice President B. J. Habibie from 16 March 1998 to 21 May 1998. (en)
- Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan. (in)
- Het Ontwikkelingskabinet VII (Indonesisch: Kabinet Pembangunan VII) was een Indonesisch kabinet dat regeerde van maart tot mei 1998, onder leiding van president Soeharto en vicepresident Bacharuddin Jusuf Habibie. Het Ontwikkelingskabinet VII was het laatste van zeven 'ontwikkelingskabinetten' van Soeharto in zijn periode van Nieuwe Orde. (nl)
|
foaf:depiction
| |
dcterms:subject
| |
Wikipage page ID
| |
Wikipage revision ID
| |
Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
sameAs
| |
dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
thumbnail
| |
incumbent
| - Indonesian Government (Executive Branch) (en)
|
cabinet name
| - Seventh Development Cabinet (en)
- Kabinet Pembangunan VII (en)
|
cabinet number
| |
caption
| |
date dissolved
| |
date formed
| |
Flag
| - Flag of Indonesia.svg (en)
|
flag border
| |
government head
| |
jurisdiction
| |
legislature status
| |
political party
| - Golkar, armed forces, and United Development Party (en)
|
previous
| |
size
| |
state head
| |
successor
| |
has abstract
| - The Seventh Development Cabinet (Indonesian: Kabinet Pembangunan VII) was the Indonesian Cabinet which served under President Suharto and Vice President B. J. Habibie from 16 March 1998 to 21 May 1998. The Cabinet was formed in the midst of the Asian financial crisis and after Suharto was elected to a 7th term as President by the People's Consultative Assembly (MPR). It was a controversial Cabinet where Suharto displayed his nepotism by appointing Siti Hardiyanti Rukmana as Minister of Social Welfare and gave Bob Hasan, a crony, the position of Minister of Industry and Trade. When things went out of control in May 1998, Suharto tried to reshuffle the Cabinet but the rejection of 14 Ministers to be part of the reshuffled Cabinet became one of the reasons why Suharto chose to resign from the Presidency. (en)
- Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan. Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:
* Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.
* Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.
* Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
* Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (in)
- Het Ontwikkelingskabinet VII (Indonesisch: Kabinet Pembangunan VII) was een Indonesisch kabinet dat regeerde van maart tot mei 1998, onder leiding van president Soeharto en vicepresident Bacharuddin Jusuf Habibie. Het Ontwikkelingskabinet VII was het laatste van zeven 'ontwikkelingskabinetten' van Soeharto in zijn periode van Nieuwe Orde. Bij het formeren van het kabinet zat Indonesië midden in de Aziatische financiële crisis. Het kabinet was controversieel, onder andere omdat Soeharto zijn dochter als minister van sociale zaken aanwees en zijn goede vriend als minister van industrie en handel. Vanwege de financiële crisis waren er in 1997 en 1998 in toenemende mate demonstraties tegen de regering. Dit kwam tot een uitbarsting nadat vier demonstrerende studenten van de in Jakarta werden gedood door militairen. Op 20 mei 1998 namen veertien ministers ontslag, en de volgende ochtend diende president Soeharto zijn ontslag in. Hij werd als president vervangen door vicepresident B.J. Habibie, die twee dagen later het Kabinet voor Hervorming van Ontwikkeling voorstelde. (nl)
|